Profil Kehidupan Nicolo Machiavelli: Pangeran Kekuasaan

Nicolo Machiavelli bisa disebut sebagai “The Child of Renaisans” (anak zaman Renaisans). Ia dilahirkan di Italia, tepatnya di kota Florence pada tahun 1467. Ayah Machiavelli adalah seorang ahli hokum bernama Bernardo Machiavelli. Bernardo adalah seorang pengagum sejarah masa-masa klasik Yunani dan Romawi. Tak heran Bernardo akrab dengan karya-karya klasik Cicero seperti Phillipus, On Moral Obligation dan The Making of an Orator, serta membaca History karya Livius. Di kemudian hari karya Livius ini menjadi kerangka dasar pemikiran dan argumentasi karya monumental Machiavelli, The Prince.
Pada umur 6 tahun Machiavelli telah mulai belajar bahasa latin. Machiavelli pada umur 12 tahun, belajar ilmu-ilmu kemanusian kepada Paulo Ronsiglione. Di bawah bimbingan Ronsiglione inilah pada umur 14 tahun Machiavelli sudah mampu menulis karangan dalam bahasa latin menggunakan metode humanis standar meniru gaya-gaya penulisan klasik.
Menjelang dewasa Machiavelli kuliah di Universitas Florence. Di sana ia mempelajari karya-karya klasik kepada Marcelo Adriani. Di kemudian hari hubungan baik antara Machiavelli, ayahnya dan Adriani menjadi factor penting naiknya Machiavelli memangku jabatan sekretaris di negaranya.
Pada usia 25 tahun Machiavelli menjadi saksi hidup perjuangan seorang politikus moralis, Girolamo Savonarola. Sosok Savonarola dipandang sebagai sosok yang alim, memiliki reputasi dan otoritas cemerlang serta menguasai berbagai disiplin ilmu, khususnya filsafat. Sosoknya yang kharismatis memukau Machiavelli muda. Sayang, ketegaran dan fanatisme politik Savonarola mengahadapi penguasa tiran Italia menemui kegagalan. Dan Machiavelli menjadi saksi hidup peristiwa itu. Termasuk peristiwa penangkapan, penyiksaan dan eksekusi - dengan dibakar inkuisisi gereja atas perintah Paus Alexander VI atas tuduhan hendak mendirikan Negara teokratik demokratik mengkritik kehidupan mewah dan korup Cosimo de Medici serta dianggap menyebarkan ajaran sesat. Peristiwa ini mempengaruhi Machiavelli dan menyadarkannya bahwa mereka yang bersenjata akan dapat menaklukan mereka yang tidak bersenjata.

Read more »

Teori Teroris

Peristiwa tanggal 13 Juli kemarin amat mengagetkan semua orang. Bom meledak pagi-pagi. Saat semua orang asik dengan aktivitasnya. Ada yang sarapan, ada yang olahraga, ada yang jogging ada yang sedang sibuk siap-siap ke kantor atau ada pula yang sedang buru-buru pergi ke kantor. Dan begitu meledak, semua aktivitas tersebut berhenti. Semua orang kaget. Sebagian besar orang geram dan kesal. Maksud saya, amat sangat geram dan kesal.
Polri adalah pihak yang jenggotnya paling banyak terbakar. Mereka pihak yang paling gusar. Bertambah gusar lagi setelah pengepungan belasan jam di Temanggung yang diharapkan menangkap Noordin ternyata meleset. Tayangan live berjam-jam – konon salah satu TV swasta dapat spot pengamatan istimewa karena ada deal bisnis dengan yang berwenang – ternyata “hanya” menayangkan penangkapan kaki tangan Noordin.
Setelah peristiwa tersebut, media terbiasa menyebut istilah “jihad”, “dakwah”, “pengajian” dan sejenisnya. Disinyalir para teroris, beroperasi di sekitar aktivitas-aktivitas –dalam tanda kutip- tadi. Bagi saya itu bagus. Masyarakat umum, terutama muslim, sudah terlalu lama berjauhan dengan istilah-istilah itu. Dan saat ini masyarakat mulai mencoba mengenalnya kembali, term-term yang dahulu telah amat dekat dengan kehidupan mereka.


Mengawasi Dakwah Ulama
Setelah term-term Islam dibahas dengan intens di media, sepertinya semua orang sudah seopini dan sepemahaman. Masyarakat, media dan polisi sudah paham bagaimana seharusnya para dai berdakwah. Masyarakat, media dan polisi juga sudah tahu bagaimana seharusnya term “jihad” dijelaskan oleh para dai. Tak heran muncullah keinginan untuk mengawasi dan membatasi cara dai berdakwah. Atau dengan bahasa Wakadivhumas Polri (SCTV, “Barometer” 260809), “perlu ada sosialisasi” mengenai dakwah yang damai dan penjelasan makna jihad secar benar.
Bila Polisi benar-benar mengawasi para dai – seperti di Spanyol dan Amerika – di bulan Ramadhan, Polisi benar-benar over acting, kata Umar Abduh (pengamat terorisme). Ketua Umum – dalam acara tersebut - pun tak setuju dengan pengawasan yang akan dilakukan Polisi tersebut.
Bagi saya, pengawasan oleh polisi ataupun sosialisasi oleh Depag – seperti diungkap Wakadivhumas – intinya sama. Poin pentingnya bukan salah para dai yang selama ini telah berdakwah secara salah. Bukan juga salah dai yang selama ini telah menerangkan makna jihad secara tidak benar – walaupun menurut pengalaman saya amat jarang para dai menyinggung masalah jihad secara sekilas atau mendalam. Polisi telah benar mencari para penjahat dan mereka yang merusak ketentraman masyarakat. Para dai telah benar menyampaikan nasihat-nasihat agama. Hanya setiap kita yang tak pernah mau belajar agama dengan benar. Term-term jihad telah lama kita lupakan dan tak terpahami, karena kita tidur saat Jumatan. Selama ini kita betul-betul merasa butuh pengetahuan agama hanya ketika akan zakat, nikah atau cerai. Jadi, masihkah kita menyalahkan para remaja-remaja yang memahami jihad secara salah ?
Cara Menangkap Noordin
Saya jadi ingat beberapa serial kriminal barat di TV. Para detektif secara ajaib bisa menemukan persembunyian penjahat setelah berdiskusi lima atau tujuh menit. Apa yang mereka diskusikan ? Mereka mendiskusikan apa yang dipikirkan penjahat pada kondisi saat itu. Intinya, para dektektif berusaha berpikir dan ber-keaadaan-psikologi seperti penjahat. Mungkin itu yang harus dilakukan Polisi.
Sayang, Noordin pun pasti berpikiran seperti itu. Lima tahun dalam pelarian dan hampir tertangkap beberapa kali pasti memberinya banyak “ilmu”. Dia mestinya telah paham akan apa yang akan dilakukan Polri. Sehingga Noordin tinggal berpikir secara berkebalikan dengan apa yang dipikir, direncanakan, dilakukan oleh Polisi agar bisa terus berlari. Gampang Toh ?
Tinggal Polisi dan BIN yang harus berpikir mbulet-mbulet. Apa yang akan dilakukan dan dipikirkan Noordin bila dia telah tahu rencana dan cara berpikir Polisi sementara dia sendiri belum tahu Polisi sudah tahu bagaimana cara berpikir Noordin? Bingung ga. Begitulah pusingnya Polri dan BIN (btw, kalau Polri dan BIN masih bingung memecahkan pertanyaan seperti diatas berarti mereka kalah dari FBI yang telah memecahkan kondisi tersebut pada tahun 1950-an. hebatnya lagi formula pemecahannya secara matematis. Di posting berikutnya akan saya bahas).
Tenang saja pak polisi, “sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh kalau ditembak”.
*****
Kutunggu kau kutunggu, kunanti kau kunanti
Walau sampai akhir hayat ini
(footer:lagu “kunanti oleh punkrockjalanan, lagu amat populer namun lahir dan besar di jalanan)
(mungkin begitu nyanyian Polri saat ini)

Read more »

Tommy, Ayo Kita Main Balapan Lagi (saja) !

Kritik Politik Minggu Ini

Hutomo Mandala Putra – nama berwibawa ini pertama kali saya dengar di acara olahraga TVRI waktu SD, tiba-tiba muncul jadi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Kemunculannya memunculkan skeptisme. Tetapi, saya yakin ada sebagian yang menyambut dengan terbuka. Pihak yang skeptis bisa jadi karena munculnya Tommy menambah berat persaingan yang memang sudah ramai. Namun, bisa jadi karena mereka lebih memandang Tommy sebagai atlet balap daripada politikus.

Pada masa Orde Baru, Tommy memang aktif di Golkar. Tetapi, track record-nya tak terdengar. Posisi apa yang dia miliki tak banyak yang tahu. Ia kalah populer dibanding kakak tertuanya – Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut. Lagi-lagi – saat itu ia lebih populer sebagai pembalap.
Golkar saya pandang partai yang amat dinamis dan paling... progresif menghadapi perubahan. Masih jelas bagaimana image Golkar pasca runtuhnya Soeharto. Saat itu, image status quo begitu terasa. Ibarat seorang anak, ia masih di bawah bayang-bayang orang tua. Namun, sedikit demi sedikit para decision maker di tubuh partai beringin ini menyesuaikan diri. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan mulai menerapkan kultur baru dalam dunia politik Indonesia. Itu bisa dilihat dari diadakannya Konvensi Partai Golkar pada tahun 2004 yang memunculkan nama Wiranto. Tradisi konvensi ini benar-benar baru dan di Indonesia Partai Golkar menjadi pionirnya.

Keterbukaan dan pragmatisme – mau berubah sesuai kebutuhan, ini bak gula yang mengundang semut berdatangan. Tercatat Surya Paloh, Aburizal Bakrie Jusuf Kalla hingga Yudi Krisnandi ‘menyemut’ di partai ini. Langkah konkret dan praktis yang mengundang banyak ‘semut’ ini bisa jadi karena pengalaman punggawa-punggawa Golkar yang pintar bermanuver demi kepentingan partai di masa Orde Baru. Rupanya, ilmu mereka masih dipakai hingga sekarang.

Kembali ke Tommy. Di luar masalah AD/ART dan tetek bengek lainnya yang –katanya, bisa mengganjal Tommy karena sudah 5 tahun vakum dari kepengurusan, langkah Tommy terbilang berani. Bagi saya Tommy terlalu berani, karena belakangan ini Tommy lebih dikenal sebagai selebriti. Dan seperti selebriti lainnya yang saat ini masuk DPR – baca dunia politik, mereka bukan politikus. Atau paling tidak belum menjadi politikus. Tommy belum layak dan mampu menjadi decision maker. Ia masih menjadi decision maker bagi dirinya sendiri. Ketika langkah hari ini konsisten ia pertahankan dan tidak ‘hangat-hangat tahi ayam’, ia bisa berhasil. Tentu saja bukan tahun ini.

Pertanyaannya, maukah Tommy melangkah dari bawah lagi ? Maukah ia meninggalkan ‘jalan tol’ khas masa orde baru – begitu muncul langsung punya posisi ?

----------------------

Pameo bahwa aktifitas politik adalah mengemban amanat rakyat dan demi kepentingan rakyat, lama-lama terdengar mirip dongeng sebelum tidur. Fiktif tetapi orang (berlagak) mempercayainya dan terlelap dibuatnya. Jika, fakta-fakta politik dijejerkan satu per satu, masa politik benar-benar untuk rakyat saya kira masih harus kita tunggu. Mungkin cukup lama.
Lebih baik mari kita tidur saja dan tak usahlah ditemani dongeng pengantar tidur.

Bagaimana menurut Anda ?

Purwokerto, 20 Agustus 2009

Read more »

Belajar Ilmu Politik Bag 2

Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif dan menurut W. R. Torbert (1981: 141-151) sering disebut sebagai collaborative inquiry. Sedangkan pendekatan kuantitatif berusaha untuk tidak terpengaruh koleksi data. Instrumennya yang bervariasi, seperti psychometic yang dibentuk mapan melalui tes (menguji dan menstandarisasi daftar observasi, baik wawancara terbuka maupun tertutup) menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan sebagai hasil penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kuantitatif mencoba ke hal-hal objektif, artinya yang mereka ingin mengembangkan suatu pemahaman yang “apa adanya”, tidak terikat pada penyimpangan pribadi, nilai-nilai dan pikiran-pikiran tentang keistimewaan sesuatu yang diteliti, serta bersifat deduktif (Borg dan Gall, 1989: 23-24)

Secara umum, tugas ilmuwan politik adalah
bagaimana memberikan penjelasan retrodiktif kepada masyarakat, daripada hanya memberikan analisis-analisis kritis dan deskripsi-deskripsi yang panjang lebar.

Secara garis besar, politik cenderung terbagi menjadi dua kubu :

1. Hight Politics (Politik tinggi), adalah ilmu politik yang mempelajati tingkah laku politik para elite yang membuat keputusan, mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisasi para elite adalah kunci pembuat sejarah. Mereka pun percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elite.

2. Low Politics (Politik bawah), bagi para ilmuwan yang menganutnya, mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode-episode politik utama, seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu, bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai-nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas (O’Leary, 2000;790)

Teori Kenegaraan

Politik selalu dikaitkan dengan negara. Diakui atau tidak membahas mengenai persoalan kenegaraan menjadi sesuatu yang berdaya magnet tinggi. Tidak hanya bagi para pemikir dan pengamat politik namun juga rakyat biasa.

Teori kenegaraan dianggap sebagai teori yang paling komprehensif dalam memberikan perhatian bagi teori kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik dan hubungan internasional (O’Leary, 2000;794). Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan ilmu politik kontemporer memfokuskan pada organisasi negara dalam sistem demokrasi barat. Berkaitan dengan demokrasi barat ini, ada dua masalah yang mesti dipecahkan. Pertama, hingga tingkat mana negara demokrasi dikontrol oleh rakyatnya ? Ini masalah klasik dalam demokrasi tetapi sering terlupakan. Alih-alih dibahas lebih mendalam, sebagian orang menurunkan level penekanan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan baru “Sejauh mana negara demokrasi dikontrol oleh orang yang paling kuat dalam masyarakat ?”. Sayangnya, orang yang paling kuat dalam masyarakat kadangkala memiliki kepentingan yang amat berbeda dengan kepentingan masyarakat umum kebanyakan.

Berbicara mengenai negara, tidak mungkin melepaskan diri dari bagaimana asal mula sebuah negara muncul. Dan kemunculan sebuah negara tidak pernah tidak dilatar belakangi lahirnya sebuah peradaban manusia, yang kuat dan konsisten membangun pemikiran dan (tentu saja) peradabannya sendiri. Oleh karena itu,pembahasan mengenai manusia dan peradaban tak terelakan.

Peradaban dan Manusia

Huntington (1996) dalam masterpiece-nya, mengatakan bahwa :

“Sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri. Tidak mungkin berbicara tentang sejarah perkembangan manusia – yang membentang di seluruh peradaban, dari Sumeria Kuno dan Mesir hingga peradaban Klasik, dari Meso-Amerika hingga peradaban Kristen, . . . Islam dan . . .peradaban Cina dan Hindu

Arnold Toynbee mengatakan :

“suatu peradaban tak ubahnya seperti makhluk organis : lahir, berkembang, matang dan pada akhirnya mengalami pembusukan. Maka, dalam sejarah umat manusia banyak ‘tengkorak-tengkorak peradaban’ yang terkubur dalam sejarah selama ribuan tahun. Meskipun telah menjadi tengkorak peradaban tersebutakan mampu melahirkan kembali peradaban baru”

Para ahli sejarah, sosiolog dan antropolog dunia telah mengajukan gagasan masing-masing mengenai definisi, asal-mula, kemunculan-kejatuhan serta keterkaitan satu peradaban dengan peradaban lain. Mereka itu antara lain Max Weber, Emille Durkheim, Oswald Spengler, Pitirim Sorokin, Arnold Toynbee, Alfred Weber, A.L. Kroeber, Philip Bagby, Carrol Quiqley, Rushton Coulborn, Christopher Dawson, S.N. Eisenstadt, Fernand Braudel, William H. McNeil, Adda Bozeman, Immanuel Wallerstein, Felipe Fernandes-Armesto dan banyak lagi. Tentu perlu waktu untuk menguraikan pendapat mereka satu per satu, namun ada poin-poin penting yang menyatukan pendapat para ahli.

Pertama, peradaban dipandang sebagai antonim dari barbarisme, nomaden, bodoh, primitif tak terpelajar dan lain-lain. Kualitas-kualitas ‘buruk’ tadi tidak ditemukan pada masyarakat yang berperadaban sehingga muncullah pendapat bahwa berperadaban adalah baik, tidak berperadaban adalah buruk.

Pendapat ini dikembangkan para pemikir Perancis di abad XVIII. Namun, pemikiran seperti ini pun sebenarnya pernah ada di khasana ilmu pengetahuan Islam. Hadharahⁱ, sebagai padanan kata peradaban ternyata memiliki makna (secara bahasa) tempat tinggal di suatu wilayah yang beradab (seperti kota), sedangkan al-hadhir adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota dan desa-desa.

Kedua, peradaban adalah sebuah entitas kultural. Peradaban dan kebudayaan sama-sama menunjuk pada seluruh pandangan hidup manusia dan suatu peradaban adalah bentuk yang lebih luas dari kebudayaan. Artinya, peradaban dan budaya bisa dianggap sebagai sinonim.

Ketiga, setiap peradaban selalu bersifat komprehensif. Dengan kata lain peradaban selalu bersifat totalitas. Peradaban adalah entitas paling luas dari budaya. Perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah, kelompok-kelompok etnis, nasionalitas-nasionalitas, perlbagai kelompok keagamaan, seluruhnya memiliki perbedaan kultur. Melkoⁱⁱ menyatakan,

“(peradaban – pen) memiliki suatu derajat integrasi tertentu. Setiap bangunannya terumuskan melalui saling keterkaitan antara masing-masing bagian dengan keseluruhannya. Jika sebuah peradaban terdiri dari pelbagai negara, maka masing-masing negara tersebut akan memiliki hubungan “yang lebih” dibanding dengan negara-negara yang berbeda peradaban, yang mungkin justru akan lebih sering terlibat dalam pertikaian, dan hubungan antara masing-masing sebatas hubungan diplomatis. Mereka (negara-negara berbeda peradaban – pen) akan lebih sering tergantung dalam bidang ekonomi, dan kesamaan hanya dalam kaitan dengan hal-hal yang bersifat estetis dan filosofis.”

Keempat, peradaban bisa runtuh dalam waktu (relatif) singkat, namun ia berkembang, beradaptasi dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Realitas yang tidak mudah mati begitu saja. Peradaban bisa tidur dan tak pernah terdengar lagi dalam catatan sejarah, namun ia tidak tidur.

Kelima, peradaban bersifat lintas negara (cross nation) dan lintas batas-wilayah (cross border). Ini terjadi karena peradaban adalah entitas kultural, bukan entitas politis atau pun entitas pemerintahan.

Peradaban-peradaban Besar

Ada banyak pendapat mengenai berapa jumlah peradaban-peradaban besar di dunia. Huntington (1996) menyatakan ada 8 (delapan) peradaban mayor kontemporer di dunia ;

1. Peradaban Tionghoa/Cina

2. Peradaban Hindu

3. Peradaban Islam

4. Peradaban Ortodoks

5. Peradaban Barat

6. Peradaban Amerika Latin

7. (mungkin) Peradaban Afrika.ⁱⁱⁱ

i Hizbut Tahrir Indonesia, “Keniscayaan Benturan Peradaban”, Pustaka Thariqul Izzah, hal 5

ii Richard Parker, “The Myth of Global News” , New Perspective Quarterly, 41-44 dalam Samuel P Huntington, “Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia”

iii Huntington ragu karena sebagian besar sarjana peradaban tidak mengakuinya kecuali Brauder

Read more »

Belajar Politik

Belajar Politik Belajar Meraih, Mengawasi, Melanggengkan atau Mengahancurkan Penguasa. Terserah Anda

Definisi ilmu politik :

• Pendekatan Institusionalis

Roger F. Soltau. (1961)

“Political science is the study of the state, it’s aim and purposes .... the institution by which these are going to be realized. It’s relations with it’s individual members and other state.”

Ilmu politik adalah kajian tentang Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga Negaranya serta dengan Negara lain.

• Pendekatan Kekuasaan

Laswel (1950:240)

Ilmu politik sebagai disiplin ilmu empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan.

Robson. (1954:24

“Political science is concerned with the study of power in society, its nature, basis, processes, scape and result. The focus of interest of the political scientist centers on struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other people or to resist that exercise”

Ilmu politik adalah ilmu yang memfokuskan mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki/alamiah, dasar, proses, ruang lingkup dan hasilnya. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan... kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

• Pendekatan Pengambil Keputusan (Decision Maker Approach)

Joyce Mitchel (1969:4-5)

“ Politics is collective decision making or the making of public policies for entire society.

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan public untuk suatu keseluruhan masyarakat.

Deutsch (1970: 5)

“Politics is the making of decision by publics mean”

Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat politik.

• Pendekatan Pengambil Kebijakan (Public Policy Approach)

Hogerwerf (1972: 38-39)

Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibatnya. Pengertian kebijakan di sini adalah membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan.

Easton (1971: 128)

Ilmu politik . . . . . study of the making of public policy “Studi tentang terbentuknya kebijakan umum”

• Pendekatan Pembagian Kekuasaan (Distribution Approach)

Loswell (1950:128)

“Politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ?”

Easton (1965)

Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat).

Read more »