SISTEM POLITIK INDONESIA

Pengertian sistem Politik

Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Sejarah Politik Di Indonesia

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

• Masa prakolonial
• Masa kolonial (penjajahan)
• Masa Demokrasi Liberal
• Masa Demokrasi terpimpin
• Masa Demokrasi Pancasila
• Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :

• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertikal
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat negara
• Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

Masa prakolonial (Kerajaan)

• Penyaluran tuntutan : rendah dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai : disesuikan dengan penguasa
• Kapabilitas : SDA melimpah
• Integrasi vertikal : atas bawah
• Integrasi horizontal : nampak hanya sesama penguasa kerajaan
• Gaya politik : kerajaan
• Kepemimpinan : raja, pangeran dan keluarga kerajaan
• Partisipasi massa : sangat rendah
• Keterlibatan militer : sangat kuat karena berkaitan dengan perang
• Aparat negara : loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
• Stabilitas : stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

Masa kolonial (penjajahan)

• Penyaluran tuntutan : rendah dan tidak terpenuhi
• Pemeliharaan nilai : sering terjadi pelanggaran ham
• Kapabilitas : melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
• Integrasi vertikal : atas bawah tidak harmonis
• Integrasi horizontal : harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
• Gaya politik : penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
• Kepemimpinan : dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
• Partisipasi massa : sangat rendah bahkan tidak ada
• Keterlibatan militer : sangat besar
• Aparat negara : loyal kepada penjajah
• Stabilitas : stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

Masa Demokrasi Liberal

• Penyaluran tuntutan : tinggi tapi sistem belum memadani
• Pemeliharaan nilai : penghargaan HAM tinggi
• Kapabilitas : baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
• Integrasi vertikal : dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal : disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
• Gaya politik : ideologis
• Kepemimpinan : angkatan sumpah pemuda tahun 1928
• Partisipasi massa : sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
• Keterlibatan militer : militer dikuasai oleh sipil
• Aparat negara : loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
• Stabilitas : instabil

Masa Demokrasi terpimpin

• Penyaluran tuntutan : tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
• Pemeliharaan nilai : Penghormatan HAM rendah
• Kapabilitas : abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
• Integrasi vertikal : atas bawah
• Integrasi horizontal : berperan solidarity makers,
• Gaya politik : ideolog, nasakom
• Kepemimpinan : tokoh kharismatik dan paternalistik
• Partisipasi massa : dibatasi
• Keterlibatan militer : militer masuk ke pemerintahan
• Aparat negara : loyal kepada negara
• Stabilitas : stabil

Masa Demokrasi Pancasila

• Penyaluran tuntutan : awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
• Pemeliharaan nilai : terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
• Kapabilitas : sistem terbuka
• Integrasi vertikal : atas bawah
• Integrasi horizontal : nampak
• Gaya politik : intelek, pragmatik, konsep pembangunan
• Kepemimpinan : teknokrat dan ABRI
• Partisipasi massa : awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
• Keterlibatan militer : merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
• Aparat negara : loyal kepada pemerintah (Golkar)
• Stabilitas : stabil

Masa Reformasi

• Penyaluran tuntutan : tinggi dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai : Penghormatan HAM tinggi
• Kapabilitas : disesuaikan dengan Otonomi daerah
• Integrasi vertikal : dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal : nampak, muncul kebebasan (euforia)
• Gaya politik : pragmatik
• Kepemimpinan : sipil, purnawiranan, politisi
• Partisipasi massa : tinggi
• Keterlibatan militer : dibatasi
• Aparat negara : harus loyal kepada negara bukan pemerintah
• Stabilitas : instabil