22.07
adi rahman
Pemerintah mengucurkan dana 6 trilyun rupiah untuk Bank Century. Bank ini muncul ke media setelah terjadi kasus yang membuat nasabahnya kehilangan uang jutaan rupiah. Ada yang milyaran. Saya sendiri mulai tahu ada bank bernama Century setelah di televisi melihat tingkah nasabahnya yang hampir gila karena kehilangan uang milyaran. Si nasabah melakukan berbagai cara mendapatkan kembali uangnya. Mulai dari demo, jualan rujak di lobi bank sampai ‘mengajak’ ormas pasang tampang (lugu tapi buas) di depan kantor bank.
Sekitar 10 tahun lalu pemerintah juga mengucurkan dana ratusan trilyun untuk menyelamatkan sekian bank. Katanya demi stabilitas ekonomi, nyatanya pasca program itu (tahun 1997 sampai sekitar tahun 2000) Indonesia masuk ke dalam salah satu krisis paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Saya masih ingat bagaimana Ginanjar Kartasasmita mengumumkan program itu bersama beberapa mentri lain di hadapan wartawan dan diliput secara langsung oleh TV. Sekarang, program itu terulang. Meski tidak diumumkan secara langsung di media.
Sebagian orang mempertanyakan keputusan ini, karena fakta sejarah yang tak menyenangkan. Sedangkan sebagian lain melihat 6 trilyun itu terlalu besar dan menganak tirikan anggaran militer yang tak sebesar itu. Anggaran untuk TNI AU dan AL tidak sampai 4 trilyun.
Budiono
Karena ini ulasan politik, akan menarik bila kita alihkan fokus ke Budiono. Keputusan ini diambil ketika Budiono menjadi Gubernur Bank Indonesia. Di luar bagaimana proses pengambilan keputusan waktu itu, kemunculan isu Bank Century tepat menjelang pelantikan SBY – Budiono menjadi pemimpin negeri ini. Bola panas ini, seperti tidak merelakan pasangan SBY Berbudi dilantik dengan mulus dan penuh simpati.
Pasca selesainya kisruh MK – KPU – MA dan diumumkannya SBY – Budiono menjadi pemenang Pemilu, publik kehabisan berita yang menggoyang posisi SBY – Budiono. Masyarakat lebih disibukkan berita mengenai terorisme. Rupanya, lawan politik SBY – Budiono telah menemukan amunisi baru untuk menyerang mereka. Mesk keputusan KPU telah final, para lawan main SBY – Budiono belum hilang sakit hatinya dan terus berusaha menyerang.
Inilah politik Indonesia yang terus mengedepankan kepentingan. Tak pelak saling serang seperti ini akan terus kita lihat lagi di kemudian hari. Inilah dilema negara demokrasi, di satu sisi check and balances antar lembaga tinggi atau antar kekuatan politik berjalan namun bentrok kepentingan pun tak terelakan.
Bila isu ini dipandang serangan terhadap SBY atau Partai Demokrat (PD), bisa jadi ini karena manuver SBY yang main api dengan mengadakan pertemuan dengan PDIP. Pengamat melihat manuver ini untuk menaikkan bargaining position PD di hadapan partai koalisi yang rewel minta jatah menteri. Justru, manuver ini menjadi pisau bermata dua bagi PD. Pertama, karena PD seolah-olah tak konsisten dengan koalisi dan menjegal partai koalisinya sendiri. Kedua, tingkah PD seperti gadis remaja flamboyan yang disukai banyak orang namun tidak ingin menjadi kekasih siapapun. Lama-lama PD bisa ditinggalkan partai-partai koalisinya. Meski PD adalah partai pemenang Pemilu, namun keunggulannya tipis. Sehingga, sikap arogansi dan eksperimen harus dikurangi.
Akan menarik bagaimana sikap SBY dan Budiono sendiri menanggapi isu ini. Apakah mereka akan menanggapinya secara politis atau secara ekonomis ? Secara ekonomis, biarkan itu dijelaskan oleh Menteri Keuangan. SBY nampaknya harus bisa mendinginkan isu ini secara politis. Rupanya, pilihan SBY memilih Budiono sebagai Wakil Presiden agar isu ekonomi tidak menjadi bahan serangan politik tidak bekerja. Justru, disitulah kelemahannya.
Sekitar 10 tahun lalu pemerintah juga mengucurkan dana ratusan trilyun untuk menyelamatkan sekian bank. Katanya demi stabilitas ekonomi, nyatanya pasca program itu (tahun 1997 sampai sekitar tahun 2000) Indonesia masuk ke dalam salah satu krisis paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Saya masih ingat bagaimana Ginanjar Kartasasmita mengumumkan program itu bersama beberapa mentri lain di hadapan wartawan dan diliput secara langsung oleh TV. Sekarang, program itu terulang. Meski tidak diumumkan secara langsung di media.
Sebagian orang mempertanyakan keputusan ini, karena fakta sejarah yang tak menyenangkan. Sedangkan sebagian lain melihat 6 trilyun itu terlalu besar dan menganak tirikan anggaran militer yang tak sebesar itu. Anggaran untuk TNI AU dan AL tidak sampai 4 trilyun.
Budiono
Karena ini ulasan politik, akan menarik bila kita alihkan fokus ke Budiono. Keputusan ini diambil ketika Budiono menjadi Gubernur Bank Indonesia. Di luar bagaimana proses pengambilan keputusan waktu itu, kemunculan isu Bank Century tepat menjelang pelantikan SBY – Budiono menjadi pemimpin negeri ini. Bola panas ini, seperti tidak merelakan pasangan SBY Berbudi dilantik dengan mulus dan penuh simpati.
Pasca selesainya kisruh MK – KPU – MA dan diumumkannya SBY – Budiono menjadi pemenang Pemilu, publik kehabisan berita yang menggoyang posisi SBY – Budiono. Masyarakat lebih disibukkan berita mengenai terorisme. Rupanya, lawan politik SBY – Budiono telah menemukan amunisi baru untuk menyerang mereka. Mesk keputusan KPU telah final, para lawan main SBY – Budiono belum hilang sakit hatinya dan terus berusaha menyerang.
Inilah politik Indonesia yang terus mengedepankan kepentingan. Tak pelak saling serang seperti ini akan terus kita lihat lagi di kemudian hari. Inilah dilema negara demokrasi, di satu sisi check and balances antar lembaga tinggi atau antar kekuatan politik berjalan namun bentrok kepentingan pun tak terelakan.
Bila isu ini dipandang serangan terhadap SBY atau Partai Demokrat (PD), bisa jadi ini karena manuver SBY yang main api dengan mengadakan pertemuan dengan PDIP. Pengamat melihat manuver ini untuk menaikkan bargaining position PD di hadapan partai koalisi yang rewel minta jatah menteri. Justru, manuver ini menjadi pisau bermata dua bagi PD. Pertama, karena PD seolah-olah tak konsisten dengan koalisi dan menjegal partai koalisinya sendiri. Kedua, tingkah PD seperti gadis remaja flamboyan yang disukai banyak orang namun tidak ingin menjadi kekasih siapapun. Lama-lama PD bisa ditinggalkan partai-partai koalisinya. Meski PD adalah partai pemenang Pemilu, namun keunggulannya tipis. Sehingga, sikap arogansi dan eksperimen harus dikurangi.
Akan menarik bagaimana sikap SBY dan Budiono sendiri menanggapi isu ini. Apakah mereka akan menanggapinya secara politis atau secara ekonomis ? Secara ekonomis, biarkan itu dijelaskan oleh Menteri Keuangan. SBY nampaknya harus bisa mendinginkan isu ini secara politis. Rupanya, pilihan SBY memilih Budiono sebagai Wakil Presiden agar isu ekonomi tidak menjadi bahan serangan politik tidak bekerja. Justru, disitulah kelemahannya.
********
Sementara itu, saya membayangkan bagaimana perasaan para nasabah Bank Century yang merasa dirugikan. Mungkin, mereka sedang mereka-reka berapa persentase - dari 6 trilyun, ganti rugi yang akan mereka tuntut. Sepertinya 5 % cukup buat THR tahun ini.
0 comments:
Posting Komentar